FGD Zonasi Pendidikan Wilayah Jawa Barat

Bandung, LPMP Jabar – Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muchlis Rantoni Luddin menyebutkan bahwa Program Zonasi Pendidikan dilatarbelakangi menciptakan ekosistem pendidikan Indonesia yang lebih baik, melibatkan semua pihak, baik pemerintah, guru dan kepala sekolah, orang tua, tokoh masyarakat hingga figur publik untuk membangun pendidikan Indonesia yang adil dan berkualitas.

Selanjutnya Muchlis memaparkan bahwa ada 3 latar belakang digulirkannya program zonasi prndidikan secara ekspllisit, yaitu : 1) Ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antar daerah ; 2) Kuantitas dan kualitas sekolah belum merata (khususnya sarana prasarana dan guru) ; 3) Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan. Sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan.

Meskipun demikian, lanjut Muchlis, impelementasi Program Zonnasi Pendidikan memiliki landasan hukum yangkuat, yaitu didasarkan pada : 1) Pancasila sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; 2) UUD 1945 pasal 31 ayat (1), “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”; 3) Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Th. 2003 tentang S─▒stem Pendidikan Nasional yang berbunyai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Zonasi Pendidikan dapat dimanfaatkan untuk : 1) mengoptimalkan kterlibatan dan partisipasi orang tuadan masyarakat dalam proses pembelajaran; 2) menghilangkan label sekolah pavorit dan unggulan dan menjadikan siswa di sekolah lebih heterogen; 3) menemukan lebih dini anak putus sekolah agar teruwujud wajib belajar 12 tahun; 4) memberikan banyak pilihan bersekolah bagi anak untuk melanjutkan atau berpindah dari satuan pendidikan formal ke non formal ataupun sebaliknya.

Pada akhirnya program zonasi pendidikan bertujuan untuk membuat proses pendidikan di Indonesia mampu menghasilkan produk pendiidikan yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik.