Rapat Koordinasi Data Dapodik Tahap II Tahun 2019

LPMP Jawa Barat, Bandung – Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodik) sebagai suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berjalan selama tujuh tahun. Di usia perjalanan yang relatif muda ini, dapodikdasmen sudah dihadapkan pada beberapa program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti implementasi e-rapor, dan pengelolaan tunjangan guru. Dalam menjndaklanjuti tantangan ini, dapodikdasmen terus berbenah hingga pa awal September 2019 lalu, telah terbit dapodik 2020a.

Kegiatan Rapat Koordinasi Data Dapodik Tahap II tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 9-12 Oktober 2019 di Hotel Gumilang Regency Bandung. Kegiatan dibuka oleh Dr. Yanti Triana, S.Pd., M.A., Kasi Sistem Informasi LPMP Jawa Barat.

Pelaksanaan kegiatan ini memiliki tujuan :
1. Sosialisasi kebijakan pendataan tahun 2019/2020, berbasis dapodik;
2. Sosialisasi aplikasi Dapodik 2020a, Manajemen Dapodik, dan Verifikasi dan Validasi Dapodik;
3. Sosialisasi pemanfaatan dapodik untuk pengelolaan tunjangan;
4. Sosialisasi e-raport.

Pada keyataannya dalam pengelolaan dapodik ini masih ditemukan berbagai masalah di lapangan. Contohnya, helpdesk Dapodik masih terpusat di Kemendikbud sehingga kurang dapat menjangkau satuan pendidikan pengguna Dapodik. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota belum mampu menjawab persolan seputar Dapodik di intgkat daerah masing-masing.

Disamping itu, ada arahandari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa di setiap Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Indonesia agar ada layanan Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai representasi Kemendikbud yang salah satu tugasnya yaitu sebagai helpdesk Dapodik.

Pada kondisi tersebut, LPMP Jawa Barat memandang perlu diadakan Rapat Koordinasi Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah tingkat provinsi tahun 2019 agar terjadi kesamaan persepsi dalam mengelola sistem pendataan pendidikan dasar dan menengah antara LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota serta Dinas Pendidikan Provinsi, serta agar terciptanya koordinasi dan kerjasama dalam mencapai target pendataan yang terintegrasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan. ***