Jujur Bersih Bermartabat

Menuju WBK/WBBM

LPMP Jawa Barat

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

WBK / WBBM

Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
LPMP Jawa Barat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terpacu untuk berkompetisi saling menunjukkan kinerja yang terbaik kepada publik. Kompetisi yang sehat dan positif antar Kementerian/Lembaga menimbulkan banyak indikator yang menjadi barometer bagi instansi pemerintah bertatakelola baik. Beberapa indikator tersebut antara lain adalah opini laporan keuangan, skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, indeks persepsi korupsi, indeks kepuasan pelayanan publik, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan lain-lain.

LPMP Jawa Barat sebagai Unit Pelayanan Teknis dituntut agar pencapaian kinerja dari LPMP khususnya terkait dengan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan harus diukur melalui suatu proses evaluasi yang mengemban fungsi pengawasan serta fungsi pembinaan dan pemberdayaan. Pengawasan dan pembinaan sebagai bagian dari manajemen harus dijalankan secara seimbang dengan fungsi manajemen lainnya agar dapat dicapai peningkatan kinerja LPMP secara optimal. Hal ini mendorong adanya pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang lebih profesional, objektif, jujur, dan transparan sebagai rangkaian dari pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan LPMP dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sebagai hasil akhir.

Sejak tahun 2017 LPMP Jawa Barat ditunjuk sebagai UPT yang mengimplelemetasikan WBK dengan indikator pengungkit sebagai acuannya, dalam melaksanakan WBK LPMP Jawa Barat mendapat bimbingan dan arahan dari tim WBK Pusat, selama periode 2017 telah dilakukan evaluasi oleh Inspekstorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta oleh Kementerian PAN dan RB.

Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh nilai 82,63 dari Inspektorat Jenderal serta termasuk 12 besar dari UPT
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB nilai yang diperoleh masih berada di bawah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, sehingga LPMP Jawa Barat namun belum bisa diusulkan untuk memperoleh predikat WBK.

Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh rekomendasi :

  1. Perlu peningkatan pelayanan publik
  2. Perlu dipenuhinya semua bukti fisik yang ada pada instrumen WBK
  3. Adanya evaluasi SOP yang telah dirumuskan
  4. Terintegrasinya SPI dengan program WBK
  5. Menindaklanjuti hasil monev dari setiap kegiatan LPMP
  6. Adanya konten WBK di web LPMP Jawa Barat

Rekomendasi tersebut diatas diharapkan bisa ditindaklnajuti pada kegiatan di tahun 2018 dengan senatiasa mensosialisasikan lebih instensif untuk seluruh komponen agar pemahaman terntang WBK dapat di internalisasikan dalam setiap tugas komponen LPMP Jawa Barat. Atas dasar pokok pikiran tersebut diatas maka untuk mengimplementasikan wilayah bebas dari korupsi perlu disusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2018.

ZONA INTEGRITAS
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
WHISTLE-BLOWING SYSTEM
WhistleBlowing System adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan LPMP Jawa Barat.

Program-program

WBK WBBM LPMP Jawa Barat

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Deksripsi Program

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Deksripsi Program

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Permen PANRB No. 52 Tahun 2014

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM memerlukan keterlibatan semua unsur pegawai untuk saling mendukung dan berperan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan dan konsep yang diinginkan maka perlu disusun rencana kerja pembangunan zona integritas yang memuat target-target yang relevan. Dengan penyusunan rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pelaksanan program pembangunan yang terarah dan terukur.

Proses Pembangunan

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

1 Manajemen Perubahan (5%)
2 Penataan Tata Laksana (5%)
3 Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)
4 Penguatan Akuntabalitias Kinerja (10%)
5 Penguatan Pengawasan (15%)
6 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik (10%).

Konsultasi

WBK/WBBM

Konsultasi Anti Korupsi ditujukan bagi siapa saja terutama karyawan LPMP Jawa Barat yang memiliki ketertarikan dalam mendalami bidang pemberantasan tindak korupsi. Di dalam programnya konsultasi ini mengedepankan proses pendampingan dan pembinaan serta peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang aktivitas anti korupsi guna memberikan kemampuan bagi karyawan LPMP untuk melakukan kasi simpatik anti korupsi dan menjadikan anti korupsi sebagai budaya di lingkungan kerja. Diperlukan juga cara berpikir yang kritis serta mempertajam kemampuan analisis dalam melakukan pengenalan atas gejala-gejala sosial serta fakta di lapangan yang terjadi dalam konteks pemberantasan tindak korupsi.

Karyawan LPMP Jawa Barat akan diberikan peningkatan pemahaman untuk mengamati dan mencermati penindakan terhadap tindak korupsi yang terjadi di lapangan serta efektivitas norma-norma hukum yang berlaku guna memberantas tindak korupsi. Pengamatan terutama dilakukan terhadap sesama karyawan dalam proses saling menjaga dan mengingatkan. Dengan peran serta karyawan melalui konsultasi ini, maka diharapkan semangat memberantas korupsi di LPMP Jawa barat akan terus terjaga dan di sisi lain dapat membantu mengedukasi masyarakat untuk lebih tanggap atas hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjerumuskan pada tindak korupsi.

Team WBK

LPMP Jawa Barat

Tati Tuswati, S.Pd., M.M.

Tati Tuswati, S.Pd., M.M.

Ketua

Subbag Umum

Tati Tuswati, S.Pd., M.M.

Ketua

Dermawan Supriatna, S.IP., M.Si.

Dermawan Supriatna, S.IP., M.Si.

Anggota

Pemetaan Mutu dan Supervisi

Dermawan Supriatna, S.IP., M.Si.

Anggota

Agung Budi Waskito, S.St., M.Pd.

Agung Budi Waskito, S.St., M.Pd.

Anggota

Fasilitasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Agung Budi Waskito, S.St., M.Pd.

Anggota